Kembalikan!, BPK Bongkar 6 ASN di Bangkalan Terima Bansos

BANGKALAN - Ketua Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bangkalan, Abu Daud mengatakan, bahwa pihaknya sudah melakukan penelusuran ke lapangan terkait temuan 6 Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya, masih menerima bantuan sosial (bansos).

Dia menduga para ASN sengaja tak melapor, agar bantuan tersebut tidak dicabut setelah mereka berstatus ASN.

"Pendamping PKH sudah kroscek dan temuannya hampir sama, yang bersangkutan tidak melapor ke pendamping atau tidak mengundurkan diri dari penerima bansos pada saat diumumkan jadi ASN," kata Abu Daud, Jumat (17/4/2026).

 "Sehingga, bansosnya masih tetap terproses," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit dan menemukan sebanyak tujuh ASN mendapat bantuan sosial. 

Data tujuh ASN tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan pada 2 April 2026.

Tujuh orang tersebut terdiri dari enam orang ASN di Kabupaten Bangkalan dan satu orang ASN asal Bangkalan yang berada di Pemkab Ogan Komering Ulu (OKI) Sumatera Selatan. 

Keenam orang ASN di Pemkab Bangkalan terdiri dari tiga guru ahli pertama, satu bidan terampil, satu perawat terampil serta satu penyuluh KBa. 

Belakangan diketahui satu orang asal Bangkalan yang tercatat bertugas di OKI, Sumsel itu merupakan petani di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. 

Diduga terdapat salah input data di dalam sistem tersebut.

Pasca adanya temuan tersebut, kini bantuan untuk enam ASN sudah dihentikan. 

Bahkan, enam ASN tersebut harus melakukan pengembalian uang negara dari bansos yang diterima selama sudah menyandang status sebagai ASN. 

"Sudah ada beberapa yang mengembalikan dan sekarang kita lagi berkoordinasi dengan BKPSDM untuk hal ini," ujar Abu Daud.

 Selain itu, dia mengatakan, jumlah total bantuan yang diterima oleh enam ASN tersebut beragam. Mulai dari Rp 750.000 hingga Rp 3.000.000, tergantung dari jenis bantuan yang diterima.

 "Ada yang dapat bansos PKH ada juga yang BPNT (Bantuan Pangan non Tunai). Kalau BPNT itu tiap bulannya Rp 200.000, kalau PKH itu tergantung komponennya," katanya.